SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim dari Komisi II, Sapto Setyo Pramono menyebut serapan anggaran pada 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 41 OPD yang ada masih dibawah target. Ia meminta Penjabat (Pj) Gubernur segera melakukan evaluasi dan memberikan reward dan punishment kepada OPD yang bersangkutan.
“Kira-kira mohon sesegera mungkin dilakukan evaluasi. Apakah ini serapan dikarenakan human, sistem atau seperti apa. Selalu munculnya dibelakang soal keuangan ini, seperti Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran), selalu muncul dibelakang,” ujar Sapto pada interupsinya pada Rapat Paripurna ke-41, Kamis kemarin (17/11/2023).
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antara OPD dan DPRD, serta mengukur kinerja OPD dengan tolok ukur Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang jelas.
“Saya pikir penting untuk dievaluasi, yang mana betul-betul bekerja diberikan reward dan punishment. Tolok ukur TPP harus terukur, kinerja jelas, target apa, dapat apa dan apa yang mesti diselesaikan apa,” tegas Sapto.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik mengaku sudah mengetahui OPD yang seharusnya bisa melakukan akselerasi. Ia juga telah melakukan evaluasi atas kinerja OPD, termasuk menghitung serapan anggaran rendah di OPD. “Sebetulnya 15 hari sudah tahu mana OPD yang bekerja mana tidak,” kata Akmal Malik.
Akmal Malik juga menegaskan, ingin punya kaki kuat untuk pijakannya bekerja selama menjadi Pj Gubernur. Ia ingin akselerasi dan lari kencang, tetapi jika OPD tidak bisa seirama dengan visinya, ia tidak segan-segan untuk mengganti pemimpinnya.
“Ketika saya lihat persoalannya tidak bisa seirama, saya ayun se-kaki ya pilihannya angkat kaki. Artinya disitu-situ saja, kita tidak akan nonjob-kan, kita putar mungkin karena tempatnya tak tepat,” ungkapnya.
Akmal Malik menambahkan, sebagai jalan keluar agar kinerja OPD yang di bawah target meningkat, bisa saja dia melakukan mutasi antar-kepala OPD. Ia berjanji tidak akan mengganggu kabinet Isran Noor (Gubernur Periode 2018-2023) dan tidak akan ada pejabat yang di-nonjob-kan.
“Kalau mutasi antar-kepala OPD kan tidak ada yang kehilangan jabatan atau yang di-nonjob-kan,” pungkasnya. (ADV/RP)
