SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui percepatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Upaya ini ditandai dengan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Stephanus Madang, di Hotel Aston Samarinda pada Rabu (18/12/2024).
Membacakan sambutan Bupati Bonifasius Belawan Geh, Sekda menekankan SPIP adalah instrumen strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pemerintahan.
“Melalui implementasi SPIP yang baik, kita memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan,” ujar Stephanus.
Sekda menambahkan tujuan utama percepatan implementasi SPIP bukan semata-mata untuk mencapai peringkat tertentu, tetapi untuk memastikan pengelolaan dana daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat Mahulu.
“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. SPIP terintegrasi memastikan pengelolaan keuangan sesuai standar tinggi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Stephanus juga menyampaikan pesan Bupati terkait pentingnya komitmen bersama dari seluruh elemen pemerintahan untuk mewujudkan target SPIP terintegrasi. FGD ini diharapkan menjadi forum strategis untuk berbagi pengetahuan, merumuskan langkah konkret, dan menemukan solusi untuk percepatan implementasi SPIP.
“Melalui diskusi konstruktif, kita berharap menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya meningkatkan penilaian SPIP tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Sekda pun mengajak seluruh peserta FGD untuk berkomitmen dalam menjalankan langkah-langkah yang telah dirumuskan.
“Mari bersama membangun Mahulu yang lebih baik, bermartabat, dan berdaya saing,” tutupnya.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Mahulu, termasuk Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dodit Agus Riyono, Inspektur Inspektorat, Budi Gunarjo Ompusunggu, dan Sekretaris Bapelitbanda, Fransiskus Hului.
Sebagai narasumber, turut hadir perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, Tri Hadi Sukmato, bersama timnya.
Diharapkan, hasil dari FGD ini mampu memberikan langkah strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Mahulu. (*/rls-Prokopim-mahulu).
Pewarta : Ichal
Editor : Nicha R
