MAHAKAM ULU – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyerukan semua pihak terkait untuk menjalankan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan baik dan sesuai peraturan. Imbauan ini disampaikan terkait rencana dilaksanakannya PSU di daerah tersebut pada akhir mendatang.
Ketua KAHMI Mahakam Ulu, Sunarso, menegaskan PSU harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan guna menjaga integritas proses demokrasi. Pihaknya berharap seluruh stakeholders, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat, mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Pemilihan yang memenuhi unsur transparansi dan luber jurdil akan memberikan dampak positif pada proses demokrasi di Mahulu. Selain itu, hal ini akan menghindari potensi pemilihan ulang pada tahapan selanjutnya,” jelasnya, Selasa (8/4/2025).
Sunarso juga menyoroti dampak PSU terhadap anggaran daerah. Menurutnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terpaksa digunakan untuk membiayai pemilihan ulang. Hal ini berpotensi menghambat pelayanan publik.
“Setiap proses pemilihan akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, kondisi ini tentu berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik,” tambahnya.
Lebih jauh, dikatakan bahwa PSU mencerminkan masalah dalam penerapan demokrasi di daerah. Konflik dan pelanggaran aturan dalam tahapan pemilu sebelumnya dinilai sebagai penyebab utama perlunya PSU.
KAHMI Mahakam Ulu mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk mengawasi proses PSU secara ketat. Pengawasan yang kuat diharapkan dapat mencegah pelanggaran berulang.
“PSU menggambarkan sistem demokrasi di suatu wilayah sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu pentingnya pengawasan ketat dalam setiap tahapan berjalan oleh semua pihak terkait, khususnya penyelenggara pemilihan,” ujar Sunarso.
Masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal tahapan PSU. Peran serta warga dinilai penting untuk memastikan pemilihan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang sah.
Sunarso menekankan bahwa PSU bukan sekadar urusan prosedural, tetapi juga terkait kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menurunkan partisipasi politik masyarakat di masa depan.
“Harapannya, PSU dapat berjalan damai, tertib, dan menghasilkan keputusan yang diterima semua pihak, sehingga pembangunan daerah dapat segera kembali berjalan optimal,” katanya.
KAHMI Mahakam Ulu berkomitmen untuk terus memantau perkembangan PSU dan siap memberikan masukan konstruktif kepada pihak berwenang. Organisasi ini mendesak agar semua pelaksanaan tahapan pemilu mengutamakan kepentingan rakyat.
Pewarta: Ichal/Ron
Editor: Nicha R
