MAHAKAM ULU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan darat lintas kabupaten dan akses nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah perbatasan.
Upaya ini dinilai krusial untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka isolasi wilayah. Hingga kini, sebagian besar wilayah Mahulu masih mengandalkan Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi utama—yang tidak selalu dapat diandalkan sepanjang tahun.
Ketua Komisi III DPRD Mahulu, Hendrikus Keling, menjelaskan bahwa berbagai tantangan seperti kondisi geografis yang ekstrem, curah hujan tinggi, serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama pembangunan jalan darat.
“Namun hal ini tidak menyurutkan semangat kami sebagai wakil rakyat. Kami terus dorong realisasi konektivitas antarkecamatan melalui jalan darat yang layak dan berkelanjutan,” ujar Keling, Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, saat ini Komisi III memfokuskan dorongan pembangunan jalan dari ibu kota kabupaten di Ujoh Bilang menuju dua kecamatan di wilayah hulu, yakni Long Pahangai dan Long Apari. Proyek ini, kata dia, melibatkan kewenangan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Keling menambahkan, keterbukaan akses jalan darat akan menjadi solusi jangka panjang terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi di Mahulu. Akses darat dinilai dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, serta mendorong aktivitas ekonomi secara lebih efisien.
“Pembangunan jalan juga membuka peluang investasi baru dan memperkuat ketahanan wilayah. Letak Mahulu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan infrastruktur sebagai elemen strategis,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung progres pembangunan di Kecamatan Long Hubung yang seharusnya dimulai pertengahan 2025, dan terus didorong melalui koordinasi dengan Balai Jalan.
“Semua ini kami perjuangkan demi kesejahteraan masyarakat Mahulu,” tegas Keling.
Komisi III juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, percepatan pembangunan infrastruktur tidak akan optimal. Dukungan regulasi, pendanaan, dan perencanaan terpadu menjadi kunci utama.
Reporter: Ichal/Ron
Editor: Agus
