MAHAKAM ULU – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Mahakam Ulu belum benar-benar usai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mahulu kini tengah menelusuri 14 dugaan pelanggaran yang mencuat pasca pelaksanaan PSU, mulai dari indikasi politik uang hingga ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Bawaslu Mahakam Ulu, Saaludin, mengungkapkan bahwa laporan yang masuk berasal dari masyarakat maupun tim pasangan calon. Seluruh laporan tersebut sedang dalam tahap kajian awal untuk menilai kelengkapan unsur formil dan materil.
“Semua laporan akan kami kaji terlebih dahulu. Jika memenuhi syarat formil dan materil, maka akan diregister dan dilanjutkan dengan proses penanganan sesuai aturan,” jelas Saaludin, Sabtu (31/5/2025).
Satu dari 14 laporan telah diteruskan ke instansi terkait karena mengindikasikan pelanggaran yang masuk ranah pidana. Sementara itu, intensitas aduan terus meningkat seiring dengan dinamika pasca-PSU.
Bawaslu Mahulu saat ini memprioritaskan verifikasi dan klarifikasi atas laporan yang masuk. Langkah awal yang dilakukan mencakup pengumpulan informasi, pemeriksaan dokumen, dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terlapor.
“Kami bekerja secara profesional dan independen. Semua laporan ditindaklanjuti tanpa intervensi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Selain menangani secara internal, Bawaslu juga menggandeng lembaga lain bila ditemukan indikasi pelanggaran yang tergolong sebagai tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif.
Saaludin menambahkan, sebelum PSU digelar, pihaknya telah lebih dulu melakukan sosialisasi dan imbauan kepada para peserta dan penyelenggara agar memahami larangan serta sanksi hukum yang berlaku.
“Sosialisasi sudah kami lakukan sebelumnya sebagai bentuk pencegahan. Tapi kalau tetap ditemukan pelanggaran, tentu harus kami tindak,” ujarnya.
Bawaslu Mahulu menekankan pentingnya partisipasi publik untuk turut mengawal proses demokrasi yang jujur dan adil. Seluruh tahapan penanganan pelanggaran akan dilaksanakan secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pilkada.
Pelaksanaan PSU di Mahulu memang menjadi perhatian luas. Selain karena wilayahnya yang strategis, PSU ini juga menjadi cerminan kualitas demokrasi lokal. Bawaslu berharap, proses pengawasan yang transparan dapat menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam menghadapi pemilu mendatang.
Reporter: Ichal/Ron
Editor: Agus Susanto
