MAHAKAM ULU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mahakam Ulu menegaskan pentingnya penguatan badan adhoc untuk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan digelar tidak kembali gagal secara prosedural. Hal ini disampaikan menyusul semakin dekatnya jadwal pelaksanaan PSU yang sempat menuai sorotan akibat kesalahan teknis pada pelaksanaan sebelumnya.
Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita, menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pemilu di lapangan, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), harus menjalankan tugas secara profesional, akurat, dan sesuai prosedur.
“Kami tidak ingin terjadi PSU kembali. Karena itu, KPPS harus betul-betul menerapkan semua tata cara dan prosedur yang sudah dibekali dalam bimbingan teknis. Ini menjadi kunci agar pemilu ulang tidak perlu diulang lagi,” ujar Iffa Rosita saat melakukan supervisi di Mahakam Ulu, Kamis (22/5/2025).
Iffa menyebutkan, KPU telah mendorong seluruh jajaran badan adhoc—dari PPK, PPS, hingga KPPS—untuk melakukan penguatan pemahaman teknis secara intensif. Hal ini dilakukan melalui koordinasi berjenjang, monitoring ketat, dan evaluasi menyeluruh pada semua lapisan pelaksana.
“Masalah sepele, jika tidak dilaksanakan secara teknis dengan benar, bisa jadi masalah besar dan memicu PSU kembali. Target kami jelas: jangan sampai ada PSU lagi yang disebabkan oleh kesalahan teknis. Hal ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Menurut Iffa, KPU Mahulu kini terus memperkuat kesiapan teknis di lapangan, terutama kepada KPPS sebagai garda terdepan pelaksanaan. Ia menekankan bahwa pelatihan dan evaluasi terhadap SDM penyelenggara harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal agar tidak ada ruang untuk kesalahan saat hari pemungutan suara.
“Masih ada waktu untuk monitoring dan evaluasi, khususnya kepada KPPS. Pastikan SDM di TPS benar-benar mumpuni dan memahami tugasnya dengan baik, agar seluruh tahapan berjalan lancar dan sesuai prosedur,” lanjutnya.
Di sisi lain, KPU Mahakam Ulu juga terus mendorong terbangunnya sinergi antara badan adhoc dengan para pemangku kepentingan lain, guna menjaga kualitas penyelenggaraan dan mengantisipasi potensi kendala di lapangan. Pengawasan juga diperkuat, baik dari sisi internal KPU maupun pengawasan eksternal, demi memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.
“Fokus utama kami sekarang bukan hanya menyukseskan PSU, tapi memastikan bahwa ini adalah PSU yang terakhir. Tidak boleh lagi ada alasan untuk pengulangan,” tegas Iffa.
Diketahui, pelaksanaan PSU di Mahakam Ulu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025. PSU ini digelar karena adanya ketidaksesuaian prosedural dalam pemungutan suara sebelumnya. Kehadiran Anggota KPU RI langsung ke lapangan menjadi bentuk supervisi sekaligus komitmen agar seluruh penyelenggara, terutama di daerah terpencil seperti Mahulu, mendapatkan penguatan maksimal.
Dengan langkah-langkah penguatan tersebut, KPU berharap pelaksanaan PSU di Mahulu dapat berlangsung tertib, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang sah secara konstitusional tanpa menyisakan persoalan hukum di kemudian hari.
Pewarta: Ichal/Ron
Editor: Agus S
