MAHAKAM ULU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama berbagai stakeholder guna menyinergikan persiapan pengawasan kampanye konstitusi dan Pemungutan Suara Ulang (PSU), menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pelaksanaan PSU di wilayah tersebut pada 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung BPU Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Jumat (2/5/2025) pagi, turut dihadiri perwakilan pasangan calon untuk sosialisasi tahapan PSU, larangan, serta aturan yang harus dipatuhi. Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga menegaskan komitmennya untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran selama tahapan berlangsung.
Ketua Bawaslu Mahakam Ulu, Saaludin, menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu, KPU, aparat keamanan, dan seluruh peserta pemilu demi menciptakan PSU yang lancar, jujur, adil, dan berintegritas.
“Kegiatan ini sejatinya merupakan langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dari berbagai pihak. Targetnya, agar pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu dapat diminimalkan,” ujarnya.
Saaludin juga menyampaikan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap regulasi PSU sangat penting untuk menghindari terulangnya gugatan pemilu, yang tidak hanya membebani keuangan daerah, tetapi juga mengganggu pelayanan publik.
“PSU membawa banyak dampak negatif, baik dari segi anggaran, partisipasi masyarakat yang rendah, maupun waktu yang terbuang,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu turut mengingatkan peserta pemilu agar menghindari praktik politik uang, kampanye hitam, dan pelanggaran lainnya yang berpotensi merusak kredibilitas PSU. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran melalui kanal pengaduan resmi Bawaslu.
“Dengan berbagai upaya pengawasan yang kami lakukan, harapannya PSU di Mahulu ini menjadi yang pertama dan terakhir,” tegasnya.
Melalui Rakor ini, Bawaslu Mahakam Ulu menunjukkan komitmennya dalam memastikan PSU berlangsung sesuai aturan dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
“Harapan kita, semua pihak dapat menerima hasil pemilihan nanti agar tidak terjadi lagi gugatan berkepanjangan,” pungkasnya.
Pewarta: Ichal/Ron
Editor: Agus Susanto
