PASER – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser, mengakui masih memiliki sejumlah kendala dalam pelayanan.
Terbentuk sejak Januari 2020, unit yang bertugas memberi layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya itu, dihadapkan dengan tugas yang begitu menumpuk namun tak sebanding dengan personalia.
Kepala UPTD PPA DP2KBP3A Kabupaten Paser, Muchlas Sudarsono menyatakan, hingga kini pelayanan belum maksimal mengingat ada 6 tugas pokok yang harus dijalankan, namun fasilitas yang disediakan belum memenuhi standar.
“Penerimaan pengaduan, penjangkauan kasus korban, pengelolaan kasus korban kemudian penampungan atau rumah aman yang sampai saat ini belum terwujud, mediasi dan pendampingan,” jabarnya.
Adapun standar yang harus dipenuhi itu, sesuai Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, hingga kini masih dipadu dengan Kantor DP2KBP3A Kabupaten Paser.
Sementara, sumber daya manusia yang tersedia hanya 4 orang. Sedangkan volunteer atau relawan berjumlah 4 orang yang diantaranya 2 orang psikolog klinis dan 2 lainnya sarjana psikologi, dengan sarana pendukung 2 unit motor perlindungan dan 1 unit mobil perlindungan.
“Kami menempati kantor di ujung sedikit. Dalam pelayanan ya mohon maaf kami belum maksimal,” katanya.
Menurutnya, dalam menjalankan tugas. Pendampingan jadi hal yang paling berat. Baik pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pendampingan psikososial. Apalagi dalam pendampingan memerlukan waktu yang cukup lama.
“Sangat membutuhkan waktu lama dan tenaga. Kalau untuk biaya saat ini kami tidak memikirkan, apalagi kalau melibatkan relawan itu paling cukupnya untuk makan,” tambahnya. (bs)
