PASER – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk melakukan terobosan dalam peningkatan dan pemerataan sarana prasarana Pendidikan di Kabupaten Paser.
Peningkatan dan pemerataan itu diminta, baik pendidikan formal maupun non formal berupa program kejar paket A, B, dan C. Selain itu, melalui proporsi alokasi belanja mendukung keberlanjutan pembangunan pendidikan.
“Serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui sosialisasi dan edukasi,” kata Hendra Wahyudi.
Dorongan itu didasari, lantaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Paser berada diurutan 7 dari 10 kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) atau berada pada posisi 3 terendah dengan nilai mencapai 74,56 poin yang seharusnya berada di rata-rata dengan nilai 78,20 poin.
“Menunjukkan masih diperlukan peningkatan pembangunan pada bidang pendidikan,” katanya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu yang harus ditingkatkan Pemkab Paser, untuk meningkatkan IPM. Sementara angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang juga indikator menghitung IPM masyarakat Kabupaten Paser masih dibawah standar.
Padahal, semestinya penduduk berusia 15 tahun ke atas menempuh atau menjalani semua jenjang pendidikan. Standar RLS yakni wajib pendidikan 9 tahun. Sedangkan pada 2023 lalu pendidikan di Kabupaten Paser dibawah standar, mencapai 8,9 tahun.
Dari data itu, dapat diketahui bahwa rata-rata masyakarat Kabupaten Paser pendidikannya hanya sampai kelas 2 SMP. Sehingga hal itu yang melandasi DPRD Kabupaten Paser agar Pemkab Paser segera menindaklanjuti usulannya.
Sedangkan angka harapan lama sekolah yang juga indikator lain menghitung IPM, dimana pada 2023 mencapai 13,37. Angka tersebut dinilai masih relatif rendah, dan berada pada peringkat 5 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim.
Dikatakannya, diperlukan kebijakan dalam menyediakan alokasi belanja yang cukup. Seperti beasiswa bagi pelajar yang akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, melakukan kerjasama dengan pihak swasta, serta kerja sama untuk melaksanakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
“Kami meminta bagaimana upaya Pemkab Paser dalam meningkat IPM dari sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah rendah, ini harus ada langkah konkret,” pungkas Hendra.
Pewarta: TB Sihombing
